Meskipun kini kita memasuki bulan kemerdekaan, rasa-rasanya yang merdeka hanyalah pejabat-pejabatnya saja, rakyat dibiarkan—atau mungkin sengaja dipelihara untuk tetap—sengsara. Hal ini memicu kemarahan dari berbagai kelompok masyarakat yang berujung pada aksi demonstasi, Sayangnya, aparat penegak hukum melakukan upaya represi terhadap mereka yang melakukan demonstrasi bahkan hingga memicu terjadinya tragedi. Tragedi yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang tua Alm. Affan Kurniawan.

Solidaritas terhadap meninggalnya pengemudi ojol tersebut terus berdatangan. Berbagai aksi kemudian dilakukan menyusul tragedi itu, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Medan, dan berbagai kota lain di Indonesia menjadi saksinya. Jember, yang menjadi pusat pendidikan di wilayah Tapal Kuda tak ketinggalan, Jum’at malam dilakukan upaya konsolidasi oleh tiga kelompok besar, Solidaritas Jember, Cipayung dan Aliansi BEM se-Jember.

Keesokan harinya, massa dari ketiga kelompok besar itupun melakukan long march dari double way Universitas Jember menuju bundaran DPRD. Tak berselang lama, mungkin hanya 20 menit, mereka langsung beranjak menuju Kantor Polres Jember dan memfokuskan aksinya di sana. Berbagai orasi, puisi, poster hingga teatrikal mereka pertontonkan sebagai bentuk protes terhadap apa yang terjadi pada negeri ini.

Terdapat lima tuntutan dari massa yang menamakan diri mereka aliansi Amarah Masyarakat Jember tersebut, yaitu membebaskan seluruh massa aksi yang ditahan, usut tuntas dan Adili seluruh aparat pembunuh dari aktor lapangan hingga otak pemberi perintahnya, evaluasi instansi polri secara menyeluruh, mencopot Kapolri Listyo Sigit karena telah gagal mengubah wajah represif kepolisian, dan Presiden dan DPR harus segera mengevaluasi segala kebijakan yang tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan lima tuntutan tersebut, Kapolres Jember Bobby Anugrah Christianto menandatangi tuntutan massa aksi, kecuali pada poin keempat. Ia berlasan bahwa yang berwenang untuk mencopot Kapolri dari jabatannya adalah Presiden. Hal ini memicu berbagai kemarahan dari beberapa massa aksi meskipun dapat diredam.

Memang benar bahwa aksi kali ini lebih seragam karena massa kompak berpakaian serba hitam sambil menggunakan pita. Namun ada satu hal yang mengganjal di pikiran, seberapa penting untuk membawa bendera-bendera organisasi dalam aksi demonstrasi? Bahkan bendera yang dikibarkan ada yang besar ukurannya sampai mengganggu pandangan. Tidak hanya bendera, berbagai simbol-simbol milik masing-masing organisasi turut dibawa. Pada saat melakukan orasi pun mereka menggonakan slogan organisasi masing-masing.

Tanpa bermaksud mengaburkan makna dari isi aksi itu sendiri, tetapi bukankah jauh lebih penting untuk kita memperjuangkan substansi yang dituntut kepada pemangku kepentingan ketimbang mengibarkan bendera organisasi. Kalaupun ingin membawa bendera atau simbol-simbol lainnya, maka gunakanlah simbol-simbol pemersatu di antara massa aksi atau simbol perlawanan. Banyak di antara massa yang sudah melakukannya, membawa poster berisi kritik, mengibarkan bendera Indonesia atau One Piece, dan lain sebagainya. Sayang seribu sayang, jumlahnya tidak sebanyak dengan mereka yang membawa atribut organisasi.

Kehadiran tersebut seakan-akan memberikan kesan bahwa organisasi mereka peduli dengan rakyat dan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Bahwa yang sedang melakukan aksi tersebut dari kelompok mereka dan masyarakat-masyarakat lain tanpa “berbendera” apatis terhadap fenomena-fenomena terbaru yang dianggap tidak pro rakyat tersebut. Namun, bagi saya ini adalah pemuasan terhadap haus akan eksistensi. 

Mereka lebih mementingkan eksistensi pribadi dan organisasi ketimbang substansi aksi. Yang terjadi adalah terbentuknya kesan eksklusifitas. Masyarakat sipil lain yang mungkin memiliki keresahan yang sama enggan untuk berpartisipasi karena merasa tidak dilibatkan di dalamnya. Padahal jika kita menilik kembali, merekalah yang paling terdampak terhadap kebijakan-kebijakan tersebut ketimbang para mahasiswa “abang-abangan” organisasi.

Harus diakui, bahwa saya memang hanya beberapa kali mengikuti aksi--itupun hanya mewartakannya saja--bukan yang gagah berdiri sambil memegang mikrofon di atas mobil komando. Maaf jika kesannnya menggurui, tetapi saya juga memiliki hak untuk mengutarakan pendapat dan juga bagian dari kelompok masyarakat. Mari kita bersatu untuk menyuarakan apa yang memang dirasa salah, bukan hanya menjadi ajang pamer dan pemenuhan eksistensi semata. Hilangkan sikap esklusifitas itu dan kibarkan atribut-atribut perlawanan!!!

Peulis: Muzammil (Kontributor)