Indonesia sedang berupaya memperluas akses pendidikan. Sekolah Rakyat hadir untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu, sementara Universitas Republik Indonesia (URI) disiapkan sebagai wadah pendidikan tinggi bagi calon pemimpin masa depan. Kehadiran kedua kebijakan tersebut menambah wajah baru dalam upaya pemerintah memperluas ruang pendidikan, mulai dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Namun, di balik upaya tersebut, muncul persoalan yang tidak kalah penting: apakah memperluas akses pendidikan sudah cukup untuk mengatakan bahwa pendidikan Indonesia semakin maju, sementara kualitas dan fasilitas pendidikan masih belum merata? 

 Pertanyaan tersebut penting karena kemajuan pendidikan tidak cukup diukur dari bertambahnya sekolah, perguruan tinggi, atau program pendidikan baru. Perluasan akses harus berjalan beriringan dengan pemerataan fasilitas dan kualitas, termasuk melalui penguatan sekolah dan perguruan tinggi yang telah ada. Sebab, pendidikan yang maju bukan sekadar pendidikan yang mampu membuka lebih banyak akses, tetapi juga pendidikan yang mampu memberikan kesempatan belajar yang layak dan setara bagi setiap peserta didik.

Ketika Akses Bertambah, Ketimpangan Belum Hilang

 Kehadiran Sekolah Rakyat patut diapresiasi karena menunjukkan keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan ekonomi dalam memperoleh pendidikan (Kompas.com, 2025). Begitu pula dengan Universitas Republik Indonesia (URI) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026 sebagai wadah strategis untuk mempersiapkan calon pemimpin masa depan di lingkungan instansi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi di 36 provinsi, sementara pemerintah berencana membangun 10 kampus URI dengan skema pendidikan tinggi gratis melalui APBN. Namun, kehadiran URI juga memunculkan kekhawatiran mengenai potensi tumpang tindih dengan perguruan tinggi yang telah ada. Dekan Fakultas Pendidikan, Komunikasi, dan Sains Universitas Muhammadiyah Surabaya menilai keberadaan URI berpotensi menciptakan bias seolah-olah universitas pada umumnya tidak memiliki kapasitas untuk mempersiapkan calon pemimpin.

 Kedua kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah memperluas akses pendidikan. Namun, banyaknya institusi yang dibangun belum dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pendidikan. Perluasan akses memang penting, tetapi belum cukup untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Pemerataan tidak hanya berarti setiap anak memiliki kesempatan untuk bersekolah atau setiap calon mahasiswa memiliki akses ke perguruan tinggi, tetapi juga memastikan bahwa mereka memperoleh kualitas pendidikan yang layak, mulai dari ruang belajar, fasilitas, tenaga pendidik, hingga teknologi dan lingkungan pendidikan (Arjang et al., 2024). Sebab, dua peserta didik yang sama-sama bersekolah belum tentu memperoleh pengalaman belajar yang setara apabila kondisi dan fasilitas pendidikan yang mereka terima berbeda.

 Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah menunjukkan bahwa pemerataan fasilitas sekolah masih menghadapi tantangan. Sejumlah kajian menunjukkan adanya kesenjangan sarana dan prasarana antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, perbedaan alokasi anggaran, serta kebijakan pemerintah yang belum merata. Pemerintah pun masih menjalankan program perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang menargetkan lebih dari 10.000 ruang kelas. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan fasilitas sekolah belum sepenuhnya selesai dan masih menjadi bagian penting dalam agenda pendidikan nasional.

 Karena itu, kehadiran institusi baru tetap penting untuk membuka kesempatan yang lebih luas, tetapi tidak boleh mengesampingkan sekolah dan perguruan tinggi yang telah ada. Perluasan institusi harus berjalan beriringan dengan penguatan lembaga pendidikan yang sudah berdiri agar akses tidak hanya bertambah, tetapi juga diikuti pemerataan kualitas dan fasilitas. Satu sekolah dengan fasilitas lengkap tidak dapat disamakan dengan sekolah yang masih kesulitan menyediakan fasilitas dasar.

 Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan tidak cukup dilihat dari berapa banyak sekolah dibangun, berapa siswa diterima, atau berapa perguruan tinggi didirikan. Yang lebih penting adalah berapa banyak anak yang benar-benar memperoleh pendidikan berkualitas. Ukuran yang lebih penting adalah apakah anak di kota dan di daerah terpencil memiliki kesempatan belajar yang relatif setara, serta apakah siswa di wilayah dengan keterbatasan fasilitas memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Indonesia boleh memperbanyak pintu menuju pendidikan, tetapi setiap pintu harus membuka kesempatan belajar yang layak dan setara bagi semua.

Sekolah Rakyat dan URI Seharusnya Menjadi Bagian dari Pembenahan Sistem

 Sekolah Rakyat dan URI bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan dengan sekolah atau perguruan tinggi yang telah ada. Keduanya dapat menjadi bagian dari upaya negara memperluas akses sekaligus memperkuat sistem pendidikan. Sekolah Rakyat dapat menjadi jalan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan yang sebelumnya sulit mereka akses (Kemendikdasmen, 2026). Sementara itu, URI dirancang sebagai wadah untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan calon pemimpin bangsa. Akan tetapi, kehadiran keduanya tetap perlu berjalan beriringan dengan pembenahan pendidikan yang sudah ada.

 Jangan sampai perhatian terhadap institusi baru membuat sekolah-sekolah yang selama ini menjadi tempat belajar jutaan anak justru luput dari perhatian. Pemerataan pendidikan bukan hanya tentang memberikan kesempatan kepada kelompok yang belum terjangkau, tetapi juga memastikan sekolah yang telah berdiri mampu memberikan pendidikan yang layak.

 Sekolah Rakyat dan Universitas Republik Indonesia menunjukkan bahwa negara terus mencari cara untuk memperluas dan memperkuat pendidikan. Kehadiran keduanya patut dilihat sebagai bagian dari ikhtiar memperbaiki pendidikan Indonesia. Namun, pembangunan institusi baru tidak boleh membuat kita melupakan persoalan yang masih ada: ketimpangan akses, fasilitas, dan kualitas pendidikan. Pendidikan yang maju bukan sekadar pendidikan yang memiliki banyak sekolah dan perguruan tinggi, melainkan pendidikan yang mampu memberikan kesempatan belajar yang layak dan setara kepada setiap anak, tanpa membedakan tempat tinggal maupun kondisi sosial ekonominya.

 Maka dari itu, pemerintah tidak cukup hanya menambah ruang-ruang baru dalam dunia pendidikan. tetapi juga harus memperkuat sekolah dan perguruan tinggi yang telah berdiri melalui perbaikan fasilitas, pemerataan sumber daya, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Pendidikan tak cukup hanya punya sekolah; pendidikan harus memastikan setiap anak memiliki tempat yang layak untuk belajar, tumbuh, dan membangun masa depannya. Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan Indonesia bukan tentang seberapa banyak institusi yang mampu dibangun, melainkan tentang seberapa sedikit anak yang tertinggal karena keterbatasan fasilitas dan kesempatan belajar yang layak.

Referensi

Andeliyumna. (2026, July 27). Pemerintah bentuk Universitas Republik Indonesia (URI), siapkan calon pemimpin bangsa dari dunia pendidikan. Schoolmedia News. https://news.schoolmedia.id/berita/6665/pemerintah-bentuk-universitas-republik-indonesia-uri-siapkan-calon-pemimpin-bangsa-dari-dunia-pendidikan

Arjang, A., Utami, E. Y., & Redjeki, F. (2024). Utilization of social media and online platforms in improving customer engagement of fashion SMEs in Bali. West Science Business and Management, 2(1), 29–36.

CNN Indonesia. (2025, January 20). Kemensos luncurkan Sekolah Rakyat: Akses pendidikan untuk semua. https://www.cnnindonesia.com

Destian Rifki. (2025, May 3). Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kolaborasi berbagai pihak wujudkan Indonesia Emas 2045. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://www.kemendikdasmen.go.id/berita/12760-perbaikan-sarana-dan-prasarana-pendidikan-kolaborasi-berbagai-pihak-wujudkan-indonesia-emas-2045

Humas Universitas Republik Indonesia. (2026a, July 23). Pemerintah bakal bangun 10 Universitas Republik Indonesia dengan kuliah gratis dari APBN. Universitas Republik Indonesia. https://uri.ac.id/pemerintah-bakal-bangun-10-universitas-republik-indonesia-dengan-kuliah-gratis-dari-apbn/

Humas Universitas Republik Indonesia. (2026b, July 23). Tugas utama Universitas Republik Indonesia bentukan Presiden Prabowo. Universitas Republik Indonesia. https://uri.ac.id/tugas-utama-universitas-republik-indonesia-bentukan-presiden-prabowo/

J. A. M. Rawis et al. (2024). Transformasi manajemen sarana dan prasarana pendidikan: Tinjauan teoritis dan pendekatan strategis di era digital. Jurnal Manajemen Pendidikan, 10(4), 55. https://doi.org/10.34125/jmp.v10i4.1213

Kompas.com. (2025a, February 3). Sekolah Rakyat jadi solusi pemerintah kurangi anak tidak sekolah di kawasan miskin. https://www.kompas.com

Kompas.com. (2025b, February 15). Prabowo luncurkan Sekolah Rakyat untuk pendidikan inklusif berbasis komunitas. https://www.kompas.com

Risky Ananda Putri. (2024, August 19). Pendidikan di wilayah terpencil: Tantangan pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/

Uly. (2026, May 8). Sekolah Rakyat hadir memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal. https://kemendikdasmen.go.id

Uswah Sahal. (2026, August 13). Universitas Republik Indonesia resmi dibentuk, pakar Umsura soroti konsep dan potensi tumpang tindih. Universitas Muhammadiyah Surabaya. https://www.um-surabaya.ac.id/article/universitas-republik-indonesia-resmi-dibentuk-pakar-umsura-soroti-konsep-dan-potensi-tumpang-tindih

Zakiatul Munawwarah. (2026). Analisis kesenjangan sarana prasarana pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Jurnal Pelita Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Teknologi, 2(2), 142. https://jurnalpelitanegribelantaraya.com/index.php/putat